Soekarwo mengusulkan tiga program Pemprov yang ikut ditangani Muhammadiyah. Program pertama adalah program sosial, salah satunya masalah sanitasi. "Masih banyak orang yang berak di sembarang tempat. Universitas Muhammadiyah bisa ambil peranan. Kita buat kerjasama, mahasiswa membuat sanitasi di daerah kumuh," katanya.
Program kedua, adalah program pengentasan warga dari kemiskinan. perguruan tinggi milik Muhammadiyah perlu terus membantu bupati dan walikota untuk tidak membuat kebijakan yang membuat warga yang hampir miskin menjadi miskin. "Misalkan kebijakan membuat perda menaikkan retribusi bagi pedagang kaki lima. Ini kan sama orang yang sudah hampir miskin, malan ndlesep (tenggelam)," kata Soekarwo.
Pemerintah daerah perlu melibatkan tim dari perguruan tinggi Muhammadiyah untuk bersama-sama memelihara warga miskin. Di Jawa Timur, sebanyaka 493.004 rumah tangga sangat miskin dibiayai sepenuhnya oleh Pemprov hingga tahun 2013. Anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 1,02 triliun agar mereka bisa mandiri dan berusaha sendiri sesuai keinginan masing-masing.
Penurunan terbesar jumlah warga miskin di Indonesia terjadi di Jawa Timur, sekitar 32,74 persen. Selain itu kucuran kredit perbankan untuk usaha mikro kecil dan menengah sampai dnegan Agustus tahun ini cukup besar, sekitar Rp 82,7 triliun.
Dengan semua fakta mengenai pengentasan taraf hidup warga miskin melalui sektor usaha, Soekarwo meminta Muhammadiyah mengobarkan semangat pantang menyerah. "Kobarkan lagi semangat saudagar, sesuai perkembangan jaman," katanya.
Terakhir, Soekarwo meminta kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah untuk ikut membangun kultur demokrasi yang baik. Kultur demokrasi ini adalah kultur demokrasi partisipatoris. "Tokoh masyarakat harus terlibat dalam pembuatan kebijakan," katanya. [wir]
Sumber:
Berita jatim
www dot beritajatim dot com /detailnews.php/6/Politik_&_Pemerintahan/2010-10-09/80192
No comments:
Post a Comment