Pendakwah Lintas Zaman

Politik Cinta Natsir

Orang mengenal M. Natsir pernah menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia dan Menteri Penerangan, serta Ketua sebuah partai Islam yang besar di zamannya: Masyumi. Namun, jika dihitung sejak Revolusi 1945 hingga pergolakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) 1960, keterlibatannya dalam politik hanya 15 tahunan. Sebagian besar perjuangannya justru berada di luar politik kekuasaan, yakni memimpin dan membimbing umat.

Tanggal 27 Februari 1967, di Masjid Al-Munawwarah Tanah Abang, Jakarta, bebe­rapa mantan tokoh Masyumi berkumpul. Masjid berukuran 20 x 15 meter ini menjadi `prasasti' M. Natsir sebagai orang yang benar-benar total menggarap dunia dakwah dengan mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Bebarapa tokoh kunci Masyumi tercatat sebagai bagian dari sejarah dakwah itu: mantan Menteri Agama HM. Rasjidi, mantan Menteri Luar Negeri Mohammad Roem, dan mantan Presiden Sjafruddin Prawirane­gara, mantan Perdana Menteri Burha­nuddin Harahap, mantan Ketua DPR pertama Kasman Singodimedjo, dan juga Osman Raliby, Yunan Nasution, dan Datuk Palimo Kayo.

Pendirian organisasi dakwah itu juga `mengakhiri' peranan politik praktis M. Natsir. Sejarah cemerlang perjalanan politik Natsir mulai menonjol sesudah dibukanya kesempatan mendirikan partai politik pada November 1945. Bersama tokoh-tokoh Islam lainnya, dia mendirikan partai Islam Masyumi, menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan anggota Badan Pekerja KNIP. Sebelumnya, dia berkecimpung dalam Jong Islamieten Bond (JIB) Bandung dengan amanat Wakil Ketua (1929-1932), ketua Partai Islam Indonesia (PII) Bandung, serta anggota Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI).

Dalam pemerintahan, dia menjadi spesialis Menteri Penerangan dalam kabinet Syahrir I dan II (1946-1947) dan kabinet Hatta (1948). Ketika negara RIS terbentuk.sebagai hasil perjanjian KMB pada akhir Desember 1949, Natsir memelopori kembali negara kesatuan RI dengan mengajukan Mosi Integral kepada parlemen RIS pada 3 April 1950. Mungkin atas jasanya itu, Natsir ditunjuk sebagai Perdana Menteri Soekarno, dan pemerintahan ini hanya bertahan selama 8 bulan karena selalu direcoki oleh PKI. Usai menjadi Perdana Menteri, Natsir aktif di Dewan Konstituante hingga akhirnya terlibat dalam pergolakan PRRI.

Keterlibatan Natsir dan kaw kawannya dalam `pergolakan' PRRI benar-benar dijadikan senjata oleh Soekarno untuk memberangus politik. Selain memenjarakan Natsir pada 1962-1966, Soekarno juga sukses memberangus Masyumi pada 1960 dengan memaksa partai ini membubarkan diri. Ketika Orde Lama tumbang, pada Januari 1967, mantan petinggi Masyumi sebenarnya telah meminta Orde Baru merehabilitasi partai berasas Islam Tapi Soeharto menolak.

Jalan solutif pun kembali diaambil, kembali berkiprah di dunia dakwah non-politik melalui ceramah, khutbah di masjid, berkunjung ke luar negeri untuk menghadiri ragam konferensi Islam sebelum terkena cekal, menulis artikel di berbagai media hingga menulis nasehat kepada kawan maupun lawan.

Hampir tiada hari baginya untuk tidak menerima tamu yang mementa nasihat maupun bantuan, sahabat seperjuangan, dan juga koleganya dari negeri. "Dakwah sudah mendarah daging dalam tubuh Natsir," begitu mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 1999-2004, Prof Amin Rais.

Bagi Natsir, dakwah bukanlah hal yang asing. Sebab, sebelum terjun ke dunia politik, dia telah aktif dalam dunia yang menggeluti permasalahan umat tersebut. Dilahirkan di Alahan Panjang, Solok, pada 17 Juli 1908, Natsir memperoleh pendidikan agama orangtuanya, serta Madrasah Diniyah di Solok. Sementara pendidikan formal ditempuh di SD pemerintah di Maninjau, kemudian HIS pemerintahan di Solok, HIS Adabiyah di Padang, Solok dan kembali HIS pemerintah diPadang. Natsir kemudian meneruskan studinya di Mulo Padang, seterusnya AMSA 2 (SMA jurusan Sastra Barat) di Bandung.

Saat di Bandung inilah, Natsir ber­interaksi dengan para aktivis pergerakan nasional: Sjafruddin Prawiranegara, Mohammad Roem, dan Sutan Syahrir. Tahun 1932, Natsir berguru pada Ahmad Hassan, pendiri Persatuan Islam (Per­sis). Natsir juga belajar dan tokoh-tokoh Islam Indonesia terkemuka pada waktu itu: Agus Salim, SyekhAhmad Soorkati, HOS Cokroaminoto, dan AM. Sangaji. "Pertemuannya dengan Ahmad Hassan membuat cakrawala keagamaannya semakin luas,"

Awalnya dia aktif dalam pendidikan agama di Bandung dengan mendirikan lembaga Pendidikan Islam (Pendis) yang mengasuh sekolah dari TK, HIS, Mulo dan Kweekschool yang dipimpin­nya 1932-1942. Di samping itu ia rajin menulis artikel di majalah terkemuka, seperti Panji Islam, Al Manar, Pembela Islam dan Pedoman Masyarakat.

Dalam tulisannya dia membela dan mempertahankan Islam dari serangan kaum nasionalis yang kurang mengerti Islam. Dengan Soekarno misalnya, Nat-sir terlibat polemik hebat dan panjang antara tahun 1936-1940 tentang bentuk dan dasar negara Indonesia. Natsir menolak ide sekularisasi dan western­isasi ala Turki di bawah Kemal Attaturk dan mempertahankan ide kesatuan agama dan negara. Tulisan-tulisannya yang mengeritik pandangan nasionalis sekuler Soekarno ini kemudian dibuku­kan bersama tulisan lainnya dalam dua jilid buku Capita Selecta.

Tak heran ketika kegiatan poli­tiknya dihambat oleh penguasa, dia berjuang melalui dakwah dengan membentuk DDII. Di lembaga ini, Natsir menjadi tokoh sentral untuk membangun masyarakat di kota-kota dan pedalaman terpencil hingga akhir hayatnya. Dia aktif berdakwah bukan saja kepada masyarakat dan para ma­hasiswa di Jakarta dan kota lainnya, tapi juga di daerah terasing, mem­bantu pendirian rumah sakit Islam dan pembangunan masjid, dan mengirim mahasiswa tugas belajar mendalami Islam di Timur Tengah.

Dalam kesaksian KH Mu'ammal Hamidy, Natsir pada 1967 mendapat undangan dari Raja Arab Saudi,-Raja Faisal, sekedar `kangen-kangenan'. Setelah bincang-bincang, Raja Faisal menawarinya hadiah uang. Bukannya diterima, justru dia hanya minta hadiah beasiswa untuk para mahasiswa.

"Maka dikirimlah visa kepada beliau untuk delapan mahasiswa, dan saya termasuk salah seorang yang beruntung karena mendapat bagian," papar Wakil Ketua PW Muhammadi­yah Jatim ini.

Kegiatan dakwah Natsir menyebab­kan hubungannya dengan masyarakat luas tetap terpelihara, hidup terus seba­gai pemimpin informal. Melalui DDII, Natsir membuat daftar masalah dakwah Islam, yang salah satunya adalah pent­ingnya membangun sistem, mutu, dan teknik dakwah Islam. DDII membangun strategi dakwah di semua lini, termasuk sekolah, kampus, pesantren, dan daerah terpencil di Indonesia. "Untuk itu, maka dikirimnya beberapa orang petugas da'i ke desa-desa terpencil, baik di Jawa ataupun di luar Jawa," tambah Mu' ammal.

Natsir ingin Dewan Dakwah menggarap lapangan dakwah yang tidak dikerjakan Nandlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam. Maka, dirumuskanlah program kerja pelatihan (calon) mubaligh yang didu­kung oleh riset. Aneka buku, majalah, dan brosur dicetak untuk membekali juru dakwah ilmu keagamaan serta ilmu pengetahuan umum.

"Kami ibarat generator di belakang rumah, tapi cahayanya menerangi se­mua ruang," kata Ketua Umum DDII, Syuhada Bahri. Kegiatan dakwah juga membawa Natsir menjadi tokoh Islam terkenal di dunia internasional. Dalam percaturan dunia Islam, khususnya di negara­negara Arab, Natsir sangat dikenal, dihormati dan disegani. Pada 1957 ia pernah memimpin sidang Muktamar Alam Islami atau Kongres Islam Dunia di Damaskus, Suriah. Satu dasawarsa kemudian, dia diamanati sebagai Wakil Presiden World Muslim Congress (Muktamar Alam Islami), Karachi, Pakistan. Pada tahun 1969, dia juga ditunjuk sebagai anggota World Muslim League, Makkah, Saudi Arabia, serta anggota Majlis Ala al-Alam lil Masajid, Makkah, Arab Saudi pada 1972. Tahun 1980 menerima "Faisal Award" atas pengabdiannya kepada Islam dan Raja Faisal, Arab Saudi.

Kiprah Natsir di dunia internasional semakin moncer ketika namanya ter­catat sebagai anggota Dewan Pendiri The International Islamic Charitable Foundation, Kuwait (1985), anggota Dewan Pendiri The Oxford Centre for Islamic Studies, London, Inggris (1986), serta anggota Majelis Umana' Interna­tional Islamic Univesity, Islamabad, Pakistan (1986).

Namun kebebasannya hilang kemba­li karena ia ikut terlibat dalam kelompok petisi 50 yang mengeritik Suharto pada tahun 1980. Ia dicekal dalam semua kegiatan, termasuk bepergian ke luar negeri. Sejak itu Natsir aktif mengenda­likan kegiatan dakwah di kantor Dewan Dakwah Salemba Jakarta yang sekalian berfungsi sebagai masjid dan pusat kegi­atan diskusi, serta terus menerus mene­rima tamu mengenai kegiatan Islam.

Di masa tua, Natsir masih peduli dan disiplin dalam dakwah. Suatu ketika, dia mendengar kabar bahwa di sebuah desa di Jember telah terjadi perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang Muslim menjadi Kristen. Sesegera mungkin, dia memerintahkan Ketua DDII Jatim, Tamat Anshory Ismail untuk menye­lidikinya. Ketika istrinya meninggal dan akan dikuburkan, Natsir mendengar TamatAnshory datang ke Jakarta. Maka, segeralah Natsir meminta keterangan soal Kristenisasi di Jember itu beserta datanya. sedetail ini masih sempat ditanyakan Natsir di saat beliau hanya bisa berbaring di tempat tidur," cerita Tamat.

Atas segala jasa dan kegiatannya pada tahun 1957 Natsir memperoleh bintang kehormatan dan Republik Tu­nisia untuk perjuangannya membantu kemerdekaaan Negara-negara Islam di Afrika Utara. Tahun 1967 dia mendapat gelar Doktor HC dan Universitas Islam Libanon dalam bidang politik Islam, menerima Faisal Award dari kerajaan Saudi Arabia pada tahun 1980 untuk pengabdiannya pada Islam dan Dr HC dan Universitas Sains dan Teknologi Malaysia pada tahun 1991 dalam bidang pemikiran Islam.

Lepas Jabatan demi NKRI

Politik Cinta Natsir

Mengundurkan diri dua kali dari jabatan teras pemerintahan tak membuat M. Natsir menyesali diri. la bangga selama menjadi pejabat publik dapat mewariskan nilai-nilai demokrasi dan meritokrasi. Tidak pu­nya kediaman dan kekayaan. Tidak menumpuk materi yang bermuara korupsi dan kolusi. Kehancuran mor­al, hukum, dan etika pemerintahan dewasa ini membuat cerita Natsir seolah bagai mimpi. Masih adakah pejabat publik yang berpikir dan bertindak dengan nurani?

Dalam peringatan ulang tahunnya ke-70 pada 1979 lalu, di depan para tokoh Islam dari berbagai kalangan, M. Natsir membeberkan sisi lain alasan pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri pertama sete­lah Indonesia kembali menjadi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dia mengingatkan kembali, waktu itu tahun 1951, pihak oposisi yang mem­boikot sidang parlemen, juga diikuti dengan sikap-sikap politik yang sama sekali tidak etis. Sikap yang digambar­kan Natsir `bagaikan main tenis tanpa net'. Seperti diketahui, Kabinet Natsir tanpa menyertakan wakil PNI dan PKI. Kedua partai ini dengan akal bulusnya berkoalisi dengan Presiden Soekarno merecoki kerja-kerja Kabinet Natsir.

Sebenarnya, lanjut Natsir, dia dan kabinetnya bisa saja meneruskan pe­merintahan karena kenyataannya tidak ada mosi tidak percaya sebagaimana penyebab jatuhnya pemerintahan dalam suatu kabinet parlementer. Namun, Nat-sir bersikap dan berpikir jauh ke depan. "Waktu itu kami bersikap idealistis, dan ingin meletakkan dasar-dasar moral bagi pemerintahan yang demokratis. Untuk itu saya memilih memutuskan lebih baik mengembalikan mandat," jelas Natsir tanpa beban. Natsir menganggap keputu­ san ini sebagai langkah terbaik dan meng­akhiri suhu politik yang memanas.

Demikian antara lain bagaimana Natsir melaksanakan prinsip akunta­bilitas publik ketika memegang amanat rakyat dalam pemerintahan. Natsir me­megang jabatan itu hanya tujuh bulan dengan formasi 18 Menteri dan Wakil Perdana Menteri Sri Sultan Hameng­kubuwono IX. Sebuah pemerintahan yang ramping, efektif, dan efesien. Yang menarik Kabinet Natsir ini dikenal se­bagai zaken kabinet alias kabinet ahli di mana orang-orangnya sangat profesional di bidangnya dan memiliki kompetensi cukup tinggi. Natsir lebih memilih pertimbangan prinsip meritokrasi ketim­bang perwakilan partai-partai.

Natsir juga pernah mengundurkan din sebagai Menteri Penerangan dalam Kabinet Sjahrir. Sikap ini diambil sebagai protes karena kecintaannya kepada tanah Irian Barat. Sekadar pengingat, para tokoh saat itu menyetujui bahwa Belanda harus segera menyerahkan semua kekuasaan­nya kepada pemerintah RI, kecuali Irian Barat - sebagai hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Namun, Natsir tidak sejalan. Menurut tokoh sentral Masyumi ini, seharusnya Belanda menyerahkan se­mua daerah kekuasaannya tanpa kecuali. Lagi-lagi di sini tampak betapa lekatnya sikap politik Natsir pada NKRI.

Natsir rupanya menjadi perkecualian dalam adagium kekuasaan, "No one will relinquish his power voluntarily" ( seorang pun yang mau menyerahl kekuasaannnya dengan sukarela). Sikap demikian tidak hanya dilandasi oleh watak demokratis dan problem sovingl yang tinggi sebagaimana yang pernah disebut Indonesianis Herbert Feith, lainkan juga pantulan sikap yang tinggi memaknai sebuah jabatan. Jabatan adalah amanah. Bukan sekedar retorika atau bumbu-bumbu menggamit suara. Tapi, benar-benar realitas politik yang terus berubah penuh dinamika.

Belum cukup di situ. Ketika Na meletakkan jabatan Maret 1951, sekretarisnya Maria Ulfa menyodorl catatan sisa dana taktis yang jum saldonya cukup besar. Menurut Ma sesuai dengan peraturan, sisa dana menjadi hak penuh Perdana Ment Namun, apa yang dikatakan Nai benar-benar mengejutkan Maria. Perdana Menteri menggelengkan ker dan akhirnya menyerahkan dana itu koperasi karyawan. Tak sepeser dana itu diambil pemiliknya. "Le baik dana itu dipakai untuk kesejahtt an semua karyawan dan terus berm faat untuk orang banyak," kata Natsir.

M. Amien Rais, yang menulis Mohammad Natsir, The Second Grand Man, bahkan menyimpan cerita lebih mengharukan sewaktu masih mahasiswa. Khusni Muis, Ketua Muhammadiyah Kalimantan Selatan, suatu ketika menghadiri pertemuan nasional Masyumi di Jakarta. Ketika hendak pulang ke Banjarmasin, Muis kehabisan bekal. Muis pun memberanikan diri silaturahmi sambil meminjam uang kepada Natsir yang juga kawan karibnya. Natsir menjawab kalau dirinya tidak pu­nya uang karena belum gajian.

"Kalau mau pinjam uang pribadi ke­betulan saya tidak punya. Tetapi saudara bisa pinjam uang dari kas majalah Hikmah yang saya pimpin. Nanti pinjaman itu diperhitungkan dengan majalah Hikmah," kata Natsir kepada Muis, sebagaimana yang diceritakan ulang kepada Amien Rais. Menurut Amien, mendengar cerita itu ia seolah tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang Perdana Menteri sampai tidak punya uang hanya untuk meminjam­kan kepada sahabat dekatnya. Namun, dilihat dari sikap kejujuran dan kesederha­naan Natsir secara keseluruhan semuanya bisa saja terjadi.

Cerita yang tidak kalah unik juga direkam kuat oleh George McTurnan Kahin. Indonesianis asal Amerika yang bersimpati pada perjuangan bangsa In­donesia pada saat itu, bercerita tentang pertemuan pertama yang mengejutkan dengan Natsir yang sedang menjabat Menteri Penerangan. Memang banyak hal tentang kondisi Indonesia terbaru yang dipaparkan Natsir, tetapi yang membuat Kahin betul-betul tak bisa lupa adalah penampilan sang Menteri. "Saya menjumpai sosok orang yang berpakaian paling camping (mended) di antara semua pejabat di Yogyakarta; itulah satu-satunya pakaian yang dimi­likinya, dan beberapa minggu kemudian staf yang bekerj a di kantornya ber­patungan membelikannya sehelai baju yang lebih pantas. Mereka katakan pada saya, bahwa pemimpin mereka itu akan kelihatan seperti menteri betulan"' cerita Guru Besar Cornell University tersebut.

Urusan Dinas dan Pribadi
Sebagai pejabat publik Natsir juga dikenal amat konsisten dan persisten (tegas) dalam memisahkan urusan dinas dan keluarga. Natsir yang lahir di Solok, Sumatera Barat, 17 Juli 1908 itu tidak ingin dana publik yang menjadi sumber pembiayaan urusan-urusan dinasnya ikut terpakai untuk urusan pribadi dan keluarga. Seperti yang pernah dituturkan putri tertuanya Siti Muchlisah, sewaktu ayahnya menjadi Perdana Menteri, ia tetap naik sepeda (onthel) ke sekolah SMP. Sementara adik-adiknya yang lebih kecil antar jemput dengan mobil DeSoto. Mobil pribadi yang dibeli dari saku sendiri.

Tidak jarang Natsir juga kerap memarkir mobil dinasnya di kantor Istana Presiden, sementara pulang ke rumah dibonceng sepeda oleh sopirnya. Ketika Natsir menjadi Menteri Pene­rangan RI awal 1946, ia menumpang di rumah sahabat dekatnya, Prawoto Mangkusasmito, di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sewaktu pemerintahan pindah ke Yogyakarta, Natsir bersama keluarganya memilih tinggal di paviliun milik Haji Agus Sa­lim, di Jalan Gerej a Theresia — sekarang Jalan Haji Agus Salim.

Urusan tempat tinggal ini memang menyimpan cerita tersendiri bagi keluar­ga benar Natsir. Saat Natsir bebas dari ta­ hanan Orde Lama di Batu (1962-1964), keluarga Natsir kehilangan rumahnya di Jalan Jawa 22 Jakarta Pusat. Bersama mobil pribadinya DeSoto, rumah itu diambil alih oleh kerabat dekat seorang pejabat pemerintah. Kemudian setelah lepas dari Rumah Tahanan Militer Kea­gungan Jakarta pada 1966, ia membeli rumah di Jalan Jawa 46 (sekarang Jalan HOS. Cokroaminoto), dari seorang te­mannya dengan harga pertemanan dan diangsur bertahun-tahun. Kini rumah itu dijual para ahli waris karena talc mampu membayar pajaknya.

Masih tentang mobil dinas, ada cerita unik. Menurut Tamat Anshary, pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Jawa Timur, dia men­dengar cerita, suatu ketika ada Kyai Ja­tim sedang berkunjung ke Jakarta untuk mencari profil pemimpin yang benar. Pertama kali ia datang ke salah satu tokoh nasionalis dan bertanya, "Saya mau jalan-jalan ke Jakarta. Bagaimana pak?". "Ya...gampang, saya siapkan mobil, sopir dan uang makan," jawab tokoh itu. Begitu seterusnya dengan tokoh-tokoh yang lain.

Ketika sampai di rumah Natsir yang waktu itu masih menjadi Perdana Men­teri, Kyai itu mengeluarkan pertanyaan yang sama. Natsir menjawab, "Silakan jalan-jalan, saya panggilkan taksi, dan ini ada sedikit bekal." Lalu, Kyai itu menimpali pertanyaan, bukankah pak Natsir punya mobil? "Tidak punya. Itu mobil dinas dan itu hanya saya pakai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Tidak lebih." Spontan kyai itu tersenyum dan bilang, inilah pemimpinku. Bagi Tamat, Natsir tetaplah sosok sederhana meski talc lagi di pemerintahan. Setiap ke Jatim tak menginap di hotel dan cukup naik kereta api.

Itulah Natsir. Sosok penuh teladan yang seharusnya membuat para gene­rasi bangsa ini radar bahwa bertahan dengan sikap yang bersih, konsisten, dan bersahaja itu bukan mustahil, meskipun penuh tantangan. Apalagi hari-hari belakangan bangsa ini merasa bahwa teladan hidup seperti itu begitu jauh, bahkan sangat jauh, karena moral dan hukum hanya ditempatkan sebagai sandal jepit yang setiap saat enak diinjak dan dilipat-lipat sesuai selera pemiliknya.

Legenda di Alam Nyata

Politik Cinta Natsir

Sabtu malam, rumah sederhana di Jalan Cokroaminoti 46 itu masih dijubeli pengunjung. Sejak diberitakai wafat 12.10 wib di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumi Jakarta, gelombang ta'ziyah dari berbagai daerah tak henti berdatangan. Ketika jenazah itu dishalatkan di Masjid al-Furqan, JI Kramat Raya 45, pada keesokan harinya, tiga babak shalat jenazah digelar. Ribuan penta'ziah pun ikut menghantarkan jenazah sampai pemakamai dengan berbasah kuyup karena hujan lebat. Perlakuan umat tersebut menunjukkan bahwa penghuni makam di blok AA nomor 554, Pemakaman Karet Bivak, Tanah Abang Jakarta Pusat, itu adalah tokoh besar.

Peristiwa duka Indonesia itu terjadi pada Sabtu, 6 Februari 1993 (14 Sya'ban 1413). M. Natsir, arsitek
persatuan Indonesia, yang di kemudian hari diistilahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), meninggal dunia dalam usia 85 tahun. Setelah lama berpulang, ada sebuah kerinduan yang mendalam akan hadirnya pemilik nama lengkap Mohammad Natsir Datuk Sinaro Panjang itu. Tentu, kerin­duan dan penantian semacam itu sangat beralasan di tengah suasana panggung politik yang sarat dengan pengkhianatan terhadap rakyat.

Lima tahun pertama setelah prokla­masi, keberadaan Republik Indonesia hampir saja punah. Tidak hanya gem­puran militer yang berhasil diatasi Pemerintah Darurat Republik Indone­sia (PDRI), gempuran diplomasi juga datang bertubi-tubi. Secara kebetulan, sejarah mencatat bahwa penyelamat Republik dari kemusnahan itu adalah tokoh Muslim. Jika PDRI mencatatkan nama Sjafruddin Prawiranegara sebagai tokoh utama, maka M. Natsir juga dica­tat sebagai arsitek NKRI.

Pada era 1950-an, M. Natsir memi­liki peran yang sangat penting dalam upaya menyelamatkan NKRI. Salah satu rongrongan diplomasi Belanda adalah pembentukan negara-negara bagian yang tergabung dalam Bijeenkomst voor Fede­raal Overleg, dengan pemain utama Hu­bertus Johannes van Mook. Pembentukan Bijeenkomst sebagai buah dan Perjanjian Linggarjati (1946) seharusnya hanya tiga negara: Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Borneo, oleh mantan Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda 'dikembangkan' secara licik menjadi 17 negara bagian.

Sementara Republik Indonesia menjadi negara bagian kecil yang hanya memiliki wilayah seluas Kesultanan Yogyakarta. Van Mook jelas sengaj a me­lakukan politik devide at impera dengan tujuan yang jelas pula: meniadakan Re­publik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. "Memang sangat menarik untuk membentuk negara ba­gian, lebih-lebih untuk menjadi kepala negaranya. Orang memperoleh segala fasilitas keuangan dan teknis dari pe­ merintah Hindia Belanda," papar Bapak Diplomat, Mohammad Roem.

Pada 27 Desember 1949, sesuai dengan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), negara yang diakui Belanda adalah keseluruhan negara-negara bagian itu dengan nama Republik Indonesia Se­rikat (RIS) Bukan NKRI sebagaimana yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hat­ta pada 17 Agustus 1945. Meski demikian, siasat Van Mook secara umum terbukti tak berjalan mulus. Berbagai negara bagian mulai bergolak karena kaum Republiken menyampaikan aspirasi kembali ke NKRI. Bahkan, tidak sedikit demonstrasi yang disertai dengan kekacauan sehingga polisi hams bertindak.

Menghadapi situasi ini, Natsir segera bermanuver untuk menyelamatkan Indo­nesia. Sebagai Ketua Fraksi Masyumi di parlemen RIS, is mengambil inisiatif ber­tukar pikiran denganpemimpin-pemimpin fraksi lain serta turun langsung ke bawah menyaring aspirasi rakyat. Dari kajiannya, Natsir berkesimpulan bahwa kebanyakan negara bagian rupanya berat membubar­kan diri dan melebur dengan RI yang mereka sebut Republik Yogyakarta. Soal‑ya, mereka merasa sama-sama berstatus negara bagian menurut Undang-Undang Dasar (UUD) RIS.

Setelah berbulan-bulan melakukan pembicaraan dan lobi dengan pemimpin fraksi lain, Natsir mengajukan gagasan kompromistis. Dia menyarankan semua negara bagian bersama-sama mendirikan negara kesatuan melalui prosedur par­lementer tanpa ada satu negara bagian menelan negara bagian lain. Maka, pada 3 April 1950, Natsir menyampaikan pidato bersejarah di depan parlemen Republik Indonesia Serikat. "Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Republik Indonesia Se­rikat dalam rapatnya tanggal 3 April 1950 menimbang sangat perlunya penyelesaian yang integral dan pragmatic terhadap akibat-akibat perkembangan politik yang sangat cepat jalannya pada waktu akhir­akhir ini," Natsir memungkasi mosinya, yang kemudian dikenal dengan istilah Mosi Integral Natsir.

Isi Mosi Integral Natsir jelas meru­pakan undangan bagi pemerintah agar mengambil prakarsa mencari penye­lesaian atau sekurang-kurangnya mem­buat rencana mengatasi gejolak. Pemerin­tah, diwakili Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri Mohammad Hatta, menyambut mosi dengan tangan terbuka. "Mosi Integral Natsir kami jadikan pedo­man menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi," ujarnya.

Hatta kemudian membentuk Panitia Persiapan yang terdiri atas utusan se­mua negara bagian, hingga semuanya bersepakat membentuk NKRI yang diu­mumkan oleh Soekamo pada 17 Agustus 1950. Momen bersejarah itu dikenang sebagai Proklamasi Kedua Republik Indonesia, dan M. Natsir patut dicatat sebagai sang arsitek utama.

Mosi integrasi yang disampaikan Natsir di depan DPR ketika itu meru­pakan sebuah cerminan luhur Natsir akan pentingnya persatuan Indonesia dalam bingkai NKRI. Atas gagasan Natsir yang luar biasa ini, tak ayal Soekamo menunjuk Natsir untuk me­nyusun kabinet dan menjabat sebagai Perdana Menterinya. Ketika Bung Hatta bertanya, siapa yang akan menjadi for­matur kabinet, Bung Karno menyatakan, "Siapa lagi kalau bukan Natsir?".

Mendapat kepercayaan dan Soekamo untuk menyusun kabinet pada September 1950, Natsir agak risau. Sebab, Partai Nasional Indonesia (PM) sebagai partai besar tidak bersedia duduk di kabinet, karena PNI menganggap mereka lebih tepat memimpin pemerintahan. Tetapi, Soekamo yang juga pendiri PNI tetap bersikeras meminta Natsir membentuk kabinet. "Tanpa PM?", tanya Natsir. "Ya, tanpa PM," jawab Bung Kamo tegas.

Kabinet yang bertahan selama 8 bulan itu, dicatat sejarah sebagai kabinet zaken (kabinet ahli yang tidak didasar­kan atas representasi partai politik) dan menorehkan banyak prestasi. Herbert Faith dalam bukunya The Decline of Constitutional Democracy in Indo­nesia mencatat beberapa kesuksesan Kabinet Natsir yang telah malampaui zamannya. "Natsir membawa negara beberapa langkah ke jalan tertib sipil, melaksanakan administrasi rutin, dan meningkatnya produktivitas nasional serta pertumbuhan ekonomi," papar In­donesianis dan Australia yang menulis studi definitiftentang Indonesia modern pada dekade 1950-an itu.

Prof Ikhlasul Amal pun mencatat bahwa Natsir sukses memikul tugas berat dengan mengembalikan situasi revolusi ke dalam situasi normal dan berhasil mele­takkan dasar-dasar politik demokrasi. Dari sini bisa kita lihat bahwa spirit NKRI yang kini banyak digaungkan, memperoleh letaknya dalam catatan politik Indonesia melalui mosi integral yang digagas Natsir pada tahun 1950. "Hal ini pun menjadi sebuah cerminan nyata akan kecintaan Natsir terhadap persatuan Indonesia papar mantan Rektor Universitas Gadja Mada Yogyakarta itu.

Diplomat Kawan Sejawat
Upaya menjaga kesatuan Indonesi tidak hanya ditunjukkan Natsir Mosi Integral. Dialah yang pada tahu 1949 berhasil membujuk pimpina PDRI, Sjafruddin Prawiranegara da Jenderal Sudirman yang tersinggun dengan perundingan Roem-Royei untuk kembali ke Yogyakarta da menyerahkan pemerintahan kepad Sukarno-Hatta. Sekedar mengingatkai ketika para pemimpin Republik ditawa Belanda dalam agresi II, 19 Desembn 1948, kedua tokoh ini adalah pemere utama perlawanan. Berbagai perlawanE militer dan diplomasi PDRI membu Belanda semakin terjepit kedudukai nya dalam pergaulan mondial, dan to mampu berkuasa penuh di Indonesia.

Kondisi ini pulalah yang memak Belanda mau berunding dengan RI dengE memilih utusan Soekamo-Hatta yang ketika itu berstatus tawanan. PerundingE itu menghasilkan Perjanjian Roem-Roye Sudirman misalnya, dia harus meng rimkan radiogram kepada Sjafrudd mempertanyakan kepatutan dan keabsa] an tahanan maju ke meja perundinga Belum lagi perjanjian yang secara kas mata sangat merugikan Indonesia, bahki hingga terbawa ke KMB, yang berul keharusan Republik ini menanggur pembayaran berbagai hutang pemerintHindia Belanda sampai tahun 1949.

Namun, atas nama kesatuan Indo­nesia, M. Natsir berhasil membujuk Sjafruddin untuk menerima perjanjian Roem-Royen. "Pemerintahan darurat itu berakhir 13 Juli 1949 yang ditandai dengan pengembali an mandat PDRI oleh Sjafruddin kepada Soekarno-Hat­ta," papar sejarawan Mestika Zed. Natsir pula yang berhasil melunakkan tokoh Aceh, Daud Beureuh yang menolak bergabung dengan Sumatera Utara pada tahun 1950, terutama karena keyakinan Daud Beureuh akan kesalehan Natsir.

Hubungan baik Soekarno dengan Natsir tidak langgeng. Ketika Soekarno bersekutu dengan PKI, Natsir tanpa ragu melawannya. Spirit ini bisa disimak pada tahun 1958 ketika terjadi beberapa pemberontakan di Indonesia, yang salah satunya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera. Natsir pun menerjunkan dirinya dalam gerakan yang oleh banyak kalangan dicap sebagai gerakan pemberontakan tersebut. Keterlibatannya ini tentu memunculkan tanda tanya besar bagi ba­nyak pihak, karena dia dikenal sebagai tokoh yang berulangkali menjadi arsitek dalam mempersatukan Indonesia.

Jawaban benderang tentang keterli­batan Natsir dalam PRRI diurai George Mc Tuman Kahin. Selain upaya meng­halangi tindakan-tindakan yang tidak demokratik dan inkonstitusional yang dilakukan oleh Soekarno, tindakan itu tidak lain adalah menjaga pergolakan daerah tetap dalam bingkai NKRI. Bu­kan untuk keluar dari RI, apalagi bersifat separatisme. Dalam konferensi Sungai Dareh, pemimpin-pemimpin senior mulai memperdebatkan pembebasan din dari Indonesia dan membentuk suatu Negara Sumatera tersendiri. "Tetapi ketiga pemimpin sipil ini (M. Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, dan Burha­nuddin Harahap, red) telah menentang semua itu dengan keras dan berhasil."

Dalam memblokir gerakan pemisahan din ini, Natsir berhasil menggangu hara­pan John Foster Dulles dan Allan Dulles (Menteri Luar Negeri AS dan Direktur Central Intellegence Agency/CIA), dan tanpa syak lagi mengurangi kecen­derungan kedua orang Amerika ini untuk memberikan sokongan tambahan kepada PRRI. "Sjafruddin dan kedua koleganya yang Masjumi itu memang berhasil dalam mempertahankan/memelihara integritas teritorial dari Indonesia."

"Sebutlah gerakan itu pemberon­takan, karena melepaskan diri dari pemerintah, tapi itu bukan untuk kepen­tingan sendiri. Kami ingin kembali ke UUD. Kita tunduk sama-sama. Apa itu pemberontakan namanya? Syafruddin sendiri sudah mengatakan, kalau pe­merintah Jakarta mau kembali ke UUD yang dilanggar itu, kami bersama-sama memerlukan suatu budaya taat kepada UUD. Seokarno telah melanggar, dan komunis malah terus memasukkan paham mereka sehingga memperoleh kekuasaan," papar Natsir suatu saat.

Sekali lagi, dari sini bisa disaksikan betapa besarnya pengorbanan Natsir untuk menjaga keutuhan NKRI. Dia rela dicap sebagai pemberontak atau setidaknya be­kas pemberontak, asalkan negara ini tetap utuh tidak terpecah-pecah. Hal ini tentu­nya tidak pernah akan lahir dari pribadi yang sempit wawasan kebangsaaannya atau tipis rasa cinta tanah airnya. Dan, cerita legendaris itu telah dimainkan Nat-sir, sosok yang 'baru' dianugerahi sebagai Pahlawan Nasional pada 2008 kemarin.

Membangun Pagar Menebar Benih Dakwah

Menggusur Basis Muslim Kota

Tercerabutnya pusat-pusat dakwah umat Islam dari pu­sat kota tak lepas dari kangkangan kapitalisme dengan nyawa kerakusan 'pasar'. Celakanya, bidang ini banyak dipegang non-muslim, sementara umat Islam nyaris tak sadarkan diri bahwa kearifan dakwahnya tercerabut
secara sporadis. Masjid, pusat-pusat pendidikan Islam seolah di garuk paksa atas nama gemerlap kota. Tokoh­tokoh yang menjaga kearifan dakwah pun juga tak lagi menyiapkan kader pengganti.

Pada awal 1990-an, terdapat kisah yang cukup menyesakkan dada umat Islam. Saat itu, seorang pengembang mempresentasikan di hadapan Guber­nur Jatim, Sularso, tentang rencana pembangunan sebuah perumahan elit di kawasan Surabaya Timur. Setelah melihat dengan teliti masterplan yang diajukan pengembang itu, Gubemur pun langsung bertanya, "di mana letak Masjid­nya?".

Sang pengembang menunjukkan rencana lokasi Masjid yang berada di ujung perumahan. "Kenapa ticlak diletakkan di tengah-tengah perumahan?" tanya Gubemur. "Nanti orang China banyak yang ticlak mau membell,"jawab sang pengem­bang tangkas. Entah berapa ribu tanah dan semangat umat Islam yang terlibas di dalamnya. Perumahan itu tentu milik pribadi, seseorang yang menjadi raja di era kapitalis ini.

Dua puluh tahun berselang, tepatnya pertengahan Desem­ber 2010, saat MATAN berkunjung, perumahan itu kim sudah terbagi dua: tahap I clan 11. Perumahan ini termasuk dua besar dan lugs di Jatim. Mencari letak Masjid tentu bukanlah peker­jaan yang mudah, karena letaknya bukan di bagian depan. Masjid Arroyan ini kellhatan belum lama dibangun. karena lokasinya di perumahan tahap II. Sementara di perumahan tahap I, ticlak ada Masjid. Yang ada adalah dua gereja megah yang sedang berhias menyambut Hari Natal, Berta dua vihara juga tengah semarak menyambut tahun bare Masehi.

Keaclaan Masj* id Arroyan cukup bersih namun nyaris tanpa `tanda-tanda kehidupan'. Bangunan serba putih di sudut pojok itu tanpa kubah. Hanya ada ukiran kaligrafi Asmaul Husna di tembok dalam. Boleh clikata, Masjid itu berinterior minimalis, tak beds dengan jamaahnya yang juga 'minimalis'. "Selain Muslim di perumahan ini minoritas, posisi bangunan Masjid di paling pojok adalah penyebab sedikitnya jamaah," terang Zaini, anggota takmir Arroyan.

"Namun, kami tetap intens mengisi kegiatan di Masjid ini, berapa pun yang ikut," terang Zaini. Setiap Senin, Rabu, dan 'Jumat setelah maghrib diaclakan kegiatan belajar al-Quran untuk anak-anak. Dan setiap Ahad pagi, ada pengajian ba'da subuh. Ustadznva dari luar perumahan.

Repotnya mencari Masj id dalam perumahan elit perkotaan juga sangat terasa saat MATAN mengunjungi 'S i ngapura'-nya Surabaya. Memasuki jalan utama perumahan ini, jalur lebar dua arch dihiasi pohon rindang di kanan-kiri. Sangat kontras dengan kondisi jalanan Surabaya lainnya yang padat, macet, dan sesak. Seakan menyuguhkan kota mandiri modern seluas 2.000 hektar, perumahan yang mengusung spirit The Singapore of Surabaya ini dilengkapi arena golf international 27 holes, plus restoran dan cafe. Juga ada fasilitas sekolah tingkat dasar hingga perguruan tinggi berstandar internasional.

Setelah berjalan melewati bentang area Gwalk. sebuah area pembelanjaan dengan konsep street outdoor dining yang dilengkapi dengan ratusan outlet makan­an dan minuman. akhimya ketemulah bangunan Masjid Baiturrozaq. Lokasinya lebih dekat dengan penduduk kampung daripada penghuni perumahan. Meskipun ketua pengurus tetap dipegang oleh warga perumahan, namun jamaahnya mayoritas warga kampung. "Jamaah yang banyak dari warga kam­pung dan para pekerja proyek di perumahan ini," kata tukang parkir Masjid.

Seperti di ba­nyak Masjid yang mulai sepi ja­maahnya, Masjid . Baiturrozaq tetap memiliki berba­gal kegiatan keagamaan. "Meski tidak se­banyak jumlah jamaah sholat Ju­mat, tetapi tetap ada saja jamaah yang mengikuti kegiatan di Mas­jid ini," terang Arif, kepala kan­tor Masjid Baitur­rozaq.

Kondisi Masjid Baiturrozaq jauh dari kesan mewah. Sangat kontras bila dibanding dengan kondisi hunian berke­las internasional yang memiliki wisata air yang kabarnya merupakan waterpark terbesar di Indonesia. Kondisi ini tentu memunculkan pertanyaan tentang ke­beradaan fasilitas sosial (fasos), seperti tempat ibadah, dalam sebuah perumahan yang baru dibangun. Selama ini ada yang menganggap bahwa bentuk fasilitas so­sial didirikan berdasarkan permintaan masyarakat penghuni perumahan. Tetapi ada juga yang menganggap terserah pada pengembangnya dengan asumsi mengejar ar target marketing. "Bentuk fa­sos didirikan berdasarkan pada permin­taan masyarakat sekitar yang menempati perumahan," kata Ir HM Yasin Marsely, bos pengembang Sooka.

Pengusaha ini lantas menjelaskan kdwajiban pengembang dalam pem­bangunan perumahan. Yakni harus ada fasilitas umum (fasum) dan fasilitas so­sial (fasos). Fasilitas umum diantaranya jalan, taman, got, dan lapangan (bukan sepakbola). Sedangkan fasos, setidak­nya tempat ibadah yang disesuaikan dengan kebutuhan warga penghuni, dan harus berbentuk hukum.

Dalam pengalaman Yasin di Perumahan S o o k a Bangkalan, penggunaan fasos awalnya diserahkan kepada warga setempat. "Namun, karena warga tidak slap untuk membentuk lembaga yang ber­badan hukum, akhimya says serahkan ke Muhammadiyah yang memang sudah berbadan hukum," papar Yasin. Karena itu, saran Yasin, dalam setiap perumahan memang harus ada warga Muhammadiyah yang masuk sebagai upaya pengembangan dakwah.

Sementara tambahan fasum atau fasos yang bukan sebagai kewajiban minimal pengembang, sangat tergan­tung pada pengembang sendiri, yang biasanya untuk menarik minat pembeliataupun niatan dakwah. Lazimnya pe­ngembang berdarah Muhammadiyah, Yasin pun berencana untuk melengkapi perumahannya dengan fasos berbendera Muhammadiyah. Diantaranya untuk pendidikan, rumas sakit, dan kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah.

Merias perumahan sebagai kegiatan bisnis sekaligus sosial keagamaan. juga dilakukan H Bisri Ilyas. "Prinsipnya semua kegiatan adalah ladang aural," papar pengembang Gresik Kota Baru (GKB) tersebut. Tak heran jika di kom­pleks ini juga berdiri pendidikan dan perguruan tinggi Islam. Haji Bisri memberikan wakaf tanah untuk komplek perguruan Muham­madiyah GKB dan Universitas Muham­madiyah Gresik.

Tentu saja Bisri tidak bisa langsung terlibat langsung da­lam 'mengisi' pendi­dikan itu. Namun dia terlibat dalam proses pendirian gedung pendidikan. Bisri melihat dunia pen­didikan merupakan tempat paling tepat untuk mengamalkan ilmu yang berman­faat. "Inilah suatu amalan yang tidak akan terputus sekali­pun kita telah tiada," ungkapnya.

Bisri memandang, pendidikan merupakan kunci masa depan bangsa, sementara agama adalah pondasi dasar yang harus diperkokoh. "Bisnis perumahan itu aman, memu­askan dan berpahala. Kita membantu orang berbahagia memiliki tempat tinggal. Kita juga membantu mencip­takan lingkungan budaya," terang Bisri tentang berbagai `keuntungan' dunia akhirat bisnis perumahan.

Merias Aktivitas Masjid
Selain cerita tentang `pengelolaan' fasos, sebagaimana yang disinggung (aim) Kuntowijoyo, era kekinian telah melahirkan generasi baru yang disebut­nya 'Muslim tanpa Masjid'. Tempat lahir mereka ialah kota metropolitan seperti Jakarta, kota-kota besar seperti Surabaya, Semarang, Makasar, Medan, Bandung, dan kota-kota menengah se­perti Yogyakarta, Padang. Berta Manado (klasifikasi kota ini mungkin tidak pas benar - red). "Nlereka tak banyak me­ngunjungi Masjid, tempat umat berkum­pul," papar Kunto tentang penyebab generasi yang tidak merasa sebagai bagian umat tersebut.

Ketimpangan yang berupa hilangnya perasam sebagai bagian dari umat dalam kesadaran generasi bare Islam itu. menu-rut Kuntowijoyo, merupakan akibat dari minimnya daya tarik Masjid di mata me­reka. Akibat lebih jauh, mereka tidak seninc, mengunjungi Masjid, sehingga terasing dari umat. Masjid sebagai simbol agama yang signifikan tidak banyak menyajikan pilihan­pilihan kegiatan yang menarik. "Sekolah menjadi lebih menyenangkam sebab mereka beigaul dengan kelompok seumur mereka."

Pengetahuan agama mereka juga ti­dak didapat dari lembaga-lembaga Islam konvensional, seperti Masjid, pesantren, dan madrasah atau dari perseorangan, seperti kiai, ustadz, ulama, dan dal. Mereka mendapatkannya dari sumber­sumber vang anonim, seperti kaset, CD, VCD, internet, radio, dan TV Buku-buku. majalah, dan brosur keagamaan juga didapat dari sumber anonim, seperti penerbit. kursus-kursus tertulis, seminar, dan ceramah. "Guru agama di sekolah lebih merupakan fungsi yang anonim tanpa ikatan yang konkret, sama seperti seorang bayi yang mendapat susu dari botol dan tidak dari ASI papar Budaya­wan Muhammadiyah tersebut.

Untuk mengatasi problem tersebut, menurut Kunto, setidaknya ada tiga cara untuk mengintegrasikan mereka ke dalam umat: adanya jamaah. Masjid, dan ormas Islam. Jamaah sekolah atau kampus harus dapat melahAan lingkaran studi Islam, perkumpul­an kesenian, dan sebagainya yang memaksa mereka berhubungan dengan masyarakat di luar kampus. "Kebiasaan mendatangkan orang luar ke kampus itu akan memecahkan eksklusivitas kampus."ielasnya.

Cara yang kedua adalah kebera­daan Masjid di sekolah/kampus harus membuat (maha)siswa yang terlibat di dalamnya lebih reasonable, rasional, demokratis, dan tidak radikal. Semen­tara langkah terakhir, ormas Islam harus menjalin komunikasi dengan lembaga pendidikan. Dari sejarah Muhammadi­yah. Kunto melihat ada pelajaran bahwa komunikasi antara sekolah dan masyarakat tidak akan terputus bila ada, keterlibatan masyarakat dalam sekolah, terutama lewat organisasi otonomnya. "Kiranya ormas-ormas Islam sendiri harus berusaha supaya keberadaan me­reka tidak mengganggu, tapi sebaliknya membantu," papar Kunto

Berbeda sedikit dengan Kuntowi­joyo, pengamat keagamaan Budhy Munawar-Rachman, justru menilai pen­tingnya revitalisasi Masjid sebagai pusat peradaban. Lahirnya generasi 'Muslim tanpa Masjid', dan tentunya juga luntur­nya perasaan dari lembaga keagamaan Islam, merupakan bentuk otokritik terhadap keduanya. "Bisa jadi mereka meninggalkan Masjid dan ormas-ormas Islam lainnya karena belum mewakili gerakan mereka," jelas Budhy.

"Ormas Islam harus mentrasformasi diri sehingga menjadi lebih hirau pada isu-isu kaum marginal seperti kaum buruh dan petani. Masjid harus dapat berfungsi menghubungkan kesadaran umat pada dataran spiritual dengan sek­tor publik seperti ekonomi, politik, pen­didikan dan kebudayaan," paparnya.

Jika masjid dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya gagal rnela­kukan ikhtiar transformasi diri sehingga menjadi lebih peduli pada isu-isu populis, bukan mustahil makin banyak generasi Islam jauh dari Masjid. Karena itu, saran Budhy, masjid harus aktif memfungsi­kan sebagai tempat ibadah dan tempat mengayomi dan membina umat. "Menja­dikan Masjid sebagai pusat peradaban, tak pelak menuntut ketersediaan fasilitas yang relevan sesuai dengan perkembangan za­man," papar Direktur Yayasan Paramadina Jakarta tersebut.

Namun, karena sulit untuk me­menuhi semua fasilitas, maka sebuah Masjid harus membuat Skala prioritas yang tentunya berbeda antara sate Mas­jid dengan Masjid lainnya. "Idealnya ada spesialisasi antara berbagai Masjid, sehingga terjadi efisiensi dan efektifi­tas," tambah Budhy. Dimintai komentar tentang fungsi Islamic Center yang banyak berdiri di berbagai kota, Budhy memandangnya secara positif, meski dig juga melihatnya belum berjalan secara maksimal.
Sebuah tantangan untuk Muham­madiyah yang memiliki banyak Masjid untuk merias aktivitas Masjid agar lebih menarik umat. Mau?

Pusat Dakwah Tanpa Dai

Menggusur Basis Muslim Kota

Benih api pembaruan Islam di Indonesia tidak bisa lepas dari wilayah perkotaan sebagai awal penyemaian gagasan dan aktivitas. Ibarat lampu pijar, dari perkotaan inilah api pencerahan merambah ke luar daerah hingga pedesaan. Kini, ketika pedesaan sudah tersentuh pembaruan, aura kota yang awalnya jadi pusat peradaban secara berangsur menyusut. Seiring dengan perkembangan kota, peradaban nan agung itu terasa hanya menjadi kisah dan cerita yang tak berbekas.

Sebagai pengenal identitas, masjid itu dinamai 'Da'wah'. Berdiri tahun 1965, dan diresmikan oleh Muhammadiyah pada 1980. Seperti namanya yang berarti seruan, masjid penuh ukiran sejarah kejayaan Islam di tengah kota Surabaya ini benar-benar menjadi pusat seruan dalam beramar ma'ruf nahi munkar: mengaji al-Qur'an, belajar ilmu hadits, tafsir, hingga diskusi khasanah keilmuan Islam lainnya. Bahkan, pendidikan formal untuk perguruan tinggi pun pernah bersemayam di sana.

Perkuliahan Fakultas Agama Jurusan Dakwah (FIAD) sebagai salah satu cikal awal universitas Muhammadiyah SUrabaya, berjalan baik di tempat ini, hingga kemudian dipindah ke kawasan Kapasan untuk pengembangan.

Setiap hari para jama'ah gegap gempita mengisi kegiatankeislaman di masjid itu. Banyak tokoh Muhammadiyah yang selalu dinanti-nanti para jama'ah untuk berceramah: KH. Anwar Zein (alm), KH. Abdurrahim Noer (alm), KH. Hamidiy, dan banyak lagi. "Setiap bulan puasa, jama'ah tarawih membludak, sampai harus menyediakan tenda-tenda," cerita Nur Haidah SOmad, salah satu saksi sejarah yang pernah tinggal selama lima tahun di sekitar masjid itu.

Kini, pusat Muhammadiyah itu seakan hanya tinggal nama, akibat tergerus gemerlap pembangunan kota yang pesat. Di tengah keangkuhan kota, masjid itu seperti mati suri. Mulai tahun 1998, seiring uforia reformasi, detak jantung Islam itu tersendat. Penggusuran atas nama pembangunan mengoyak masjid, sekaligus 'mengusir' tempat tinggal para jamah yang berada di sekitar masjid.

"Masjidnya ada, tapi jama'ahnya buyar dan terserak, " ungkap Ketua PW Aisyiyah Jatim 2010-2015, Nur Haidah. DI sekitar masjid itu kini telah tumbuh gedung-gedung megah, diantaranya Empire Palace.

Kondisi senada terjadi juga dalam perjalanan dakwah Muhammadiyah kota Malang. Memang bukan masjid yang menjadi prasasti kegemilangan gerakan Muhammadiyah, tetapi sebuah musholla kecil bernama ar-Rahmat. Mushola di kampung Kidul Pasar ini adalah salah satu pijar pembaruan di Malang. "Tempat ini dulu menjadi persinggahan Pak AR. Fachruddin, Pak Anwar Zein, Pak Djindar Tamimi, dan lainnya, saat berkunjung ke Malang, " begitu cerita Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Malang 1995-2000, Yasin Suhaimi.

Tak hanya itu, 'adat istiadat' aktivis Muhamamdiyah di musholla itu juga menjadi percontohan bagi ranting-ranting yang baru berdiri. Kala itu, jika dalam sebuah ranting telah berdiri Musholla milik Muhammadiyah, maka dapat dipastikan kegiatan dakwah Muhammadiyah akan berjalan. Musholla yang didirikan akan menjadi pusat kegiatan dan pusat informasiwarga Muhammadiyah. "Musholla yang dijadikan basis kegiatan dakwah layaknya telah menjadi pusat peradaban Muhammadiyah di tingkat ranting," papar Yasin.

Dalam jejak sejarah Muhammadiyah Malang, Mushalla ini menjadi tempat pengkaderan. Dibina langsung oleh Ketua PDM saat itu, KH Bejo Darmo­leksono. Perkaderan dilakukan dengan mengajak para kader keliling ke berb­agai wilayah untuk mengisi pengajian. "Kalau sekarang, kaderisasi dilakukan di hotel-hotel atau gedung mewah lain selama dua atau tiga hari. lalu langsung ditetapkan sebagai kader,'' kritik Yasin Suhaimi terhadap proses perkaderan Persyarikatan yang dinilainya instan.

Namun, sejak awal 1990-an, pan­caran dakwah dari Mushalla ini mulai pudar. Cenita tentang kepahlawanannya dalam mengembangkan Muhamma­diyah di seantero Malang hampir sudah tidak terlacak. Lagi-lagi akibat pem­bangunan kota yang menggusur tempat pemukiman para aktivis Masjid dan Mushalla. "Kegiatannya sepi karena yang tua sudah meninggal atau pindah," terang Yasin, salah sate aktivis dakwah yang 'terusir'oleh pembangunan kota.

Ada juga AUM yang berdiri tegak dengan aktifitas padat. Tapi, jamaah se­bagai ujung dakwahnya hampir tidak ditemukan. AUM itu tak lebih semacam perkantoran, yang karyawannya datang pada pagi hari dan pulang di waktu petang. Tentu, berbagai kegiatan dakwah berupa pengajian yang biasanya diselenggarakan pada malam hari, sepi pengunjung.

Dalam catatan mantan anggota Pim­pinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim, dr Mutadi, kondisi ini setidaknya bisa dilihat dari kompleks perguruan Muhammadiyah Gadung, Surabaya. Komplek yang pada tahun 60-an barn bisa mendirikan sebuah TKAisyiyah itu kini telah menjelma menjadi komplek pendidikan formal tingkat SD, SMP, clan SMA dengan ribuan murid. "Se­cara fisik memang berdiri gagah, tetapi belum cukup dikatakan sebagai capaian besar dalam konteks dakwah dan syVar Muhammadiyah," papar mantan Ketua PCM Wonokromo 1975 itu.

Menurut Mutadi, ketidaksesuaian capaian fisik AUM dengan syiarnya itu dikarenakan ketiaclaan jaminan bahwa orang-orang yang bergabung dalam AUM adalah kader Muhammadiyah. Sampai sekarang tidak ditemui adanya persyaratan yang ketat bagi para pekerjadi AUM. "Kita belum punya semacam kurikulum atau standart minimal penge­tahuan agama clan ke-Muhammadiyah­an yang dijaclikan ukuran dalam pere­krutan pegawai," ungkapnya.

Selain persyaratan, penyebab kedua adalah kurangnya pembinaan keaga­maan dan kemuhammadiyah di AUM atau di Muhammadiyah ranting, yang seharusnya dilakukan oleh kepemimpin­an setingkat di atasnya. Akibatnya, komunikasi antara pimpinan dengan umat di bawahnya tidak berjalan baik. Sehingga tidak jarang, berbagai konflik yang terjadi merupakan akumulasi dari kurangnya komunikasi dan pembi­naan.

Dra Hj Rr Sri Yukti Ismawanti ber­pendapat, kunci keberhasilan dakwah Muhammadiyah adalah kemasan dan bahasanya yang lunak. Seperti yang di­lakukan oleh Muhammadiyah Cabang Wonokromo, Surabaya, pada era tahun 60-an. Kegiatan Muhammadiyah di sang mampu menarik simpati warga setempat yang mayontas `abangan'. Menurut istri Drs HRM Soegeng Siswo Soemarto, Se­kretaris PCM Wonokromo itu, banyak orang yang memang tidak mau mengisi ketika disoclorl formulir keanggotaan Muhammadiyah. Namun mereka aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan Muhammadiyah. "Mari melangkah, lipat bendera, jangan memaksa orang menjadi anggota Muhammadiyah," kenang ibu yang biasa dipanggil Bu Soegeng ini ten-tang rahasia dakwah suaminya.

Sebenarnya, gaga 'merangkul' inilah yang merupakan pola dakwah Muhammadiyah untuk meluruskan aqldah masyarakat. Dalam peringatan 1 Muharram misalnya, kapasitas Soegeng sebagai sekretaris PCM Wonokromo, pernah memimpin tradisi bari'an, se­buah tradisi warga yang membawa berbagai jajanan untuk sesajen di perempatan jalan. Alih-alih memimpin doa persembahan, pak Soegeng justru mengganti segala acara persembahan itu dengan memberi pengertian untuk meng-Esa-kan Allah swt, serta menga­jak berdoa kepada-Nya.

Sikap yang bersahaja tanpa membe­dakan kelompok inilah yang mampu mendorong keaktifan warga untuk ikut dalam pembangunan Perguruan Mu­hammadiyah Gadung, Wonokromo. Tidak hanya bank yang memberi ke­percayaan, tetapi juga tidak sedikit peclagang papar Wonokromo yang memberikan bantuannya kepada Mu­hammadiyah. Sayangnya, kata Bu Soegeng, orang Muhammadiyah sekarang sering menampakkan wajah yang sinis ketika ada orang yang tidak 'sefaham', sehingga terkesan memisahkan diri dari masyarakat.

Sementara mereka yang berkecim­pung dalam AUM, ternyata juga belum sepenuhnya ikut berkiprah dalam berba­gai kegiatan Muhammadiyah. Ibu yang sampai berumur 66 tahun masih menjadi aktifis Aisyiyah ini menyontohkan ten-tang besamya ketidakhadiran karyawan AUM dalam berbagai pengajian yang diadakan Aisyiyah dengan berbagai alasan. "Padahal mereka itu adalah orang-orang Muhammadiyah yang juga bekerja di AUM," paparnya.

Banyak AUM yang karyawannya `berseragam' Muhammadiyah hanya saat bekerja. Namun mereka tidak mengikuti kegiatan-kegiatan costal Muhammadiyah. Selama ini memang sudah ada upaya dari pimpinan AUM melakukan pembinaan keislaman dan kemuhammadiyahan, tapi intensi­tasnya masih sangat sedikit. Apalagi jika pimpinan AUM-nya hanya 'ber­baju'Muharnmadivah, maka peran aktif pimpinan Muhammadiyah setempat sangat diperlukan.

Naifnya, bila pimpinan Muham­madiyah tidak berdomisili di wilayah setempat. Demikian juga dengan domisili para karyawan AUM, sehingga membuat mereka tidak bisa berpartisipasi aktif dalam Pimpinan Muhammadiyah/Aisyi­yah setempat. Padahal Anggaran Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah pasal 13 (3) dan 14 (3) mengatakan, "Anggota Pimpinan Cabang/Ranting harus ber­domisili di Cabang/Rantingnya".

Kondisi dilematis ini tentu mem­butuhkan penyikapan yang arif, sambil terns mementingkan pembinaan anggota Muhammadiyah maupun karyawan AUM. Di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) misainva, disikapi dengan pembentukan PC Aisyiyah Khusus. Dilihat dari namanya yang menggunakan kata 'Khusus , memang keberadaannya secara administratif ber­beda dengan PC Aisyiyah konvensional. Sebab, konvensional mengandalkan domisili 'fisik', sementara yang 'khusus' lebih terasa memaknai domisili sebagai sektor. "Pendiriannya memang berdasar­kan pada Surat Keputusan (SK) Rektor UMM, termasuk jajaran kepemimpinan­nya," papar Wakil Ketua PCK Aisyiyah UMM, Dra Hj Romlah MAg.

Berdiri pada tahun 2005, keberadaan PCK Aisyiyah ini memang menjadi terobosan yang lumayan unik. Dalam analisa Romlah, setidaknya ada dua alasan strategic kenapa PCK harus didirikan di 'Kampus Putih' tersebut. Pertama, dosen dan karyawan UMM bekerja non-stop yang rasanya tidak memungkinkan mereka aktif secara penuh di ranting Aisyiyah tempat tinggal mereka. "Selain itu, di UMM tidak ada Dharma Wanita, sehingga pembentukan PCK Aisyiyah memang cukup pas," pa-par Pembantu Dekan I Fakultas Agama Islam UMM itu.

Lazimnya organisasi otonom Mu­hammadiyah, PCK Aisyiyah juga me­lakukan pembinaan terhadap seluruh anggotanya: dosen perempuan dan karyawati UMM. Pembinaan keislaman dan kemuhammadiyahan misalnya, tidak hanya diselenggaran satu kali dalam sebulan, tetapi rutin dilakukan setiap pekan. Dikomandam oleh Majelis Tabligh dengan materi yang terjadwal. "Namun, aktivitas PCK Aisyiyah me­ngikuti kalender perkuliahan UMM. Jika UMM libur, maka kegiatan PCK juga libur," tambah Romlah.

Lokasi UMM yang terletak di dua daerah: Kota dan Kabupaten Malang, membuat PCK Aisyiyah berpartisipasi dalam dua wilayah PD Aisyiyah. Dalam beberapa kegiatan, PCK memang selalu menggandeng berbagai PC Aisyiyah yang tersebar di dua pemerintahan daerah tersebut. "Jika dapat dana block grant, bisa dicantolkan ke PC Aisy­iyah," terang Romlah. Meski demikian, Romlah mengakui jika kegiatan PCK lebih banyak dilakukan di teritorial Kota Malang. "PCK Aisyiyah UMM selalu melakukan asistensi beberapa Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang yang ter­kait dengan masalah keperempuanan dan anak-anak," pungkas Romlah.

Apakah model PCK Aisyiyah di UMM ini bisa dikembangkan di sektor dan wilayah lain? Tentu tidak serta­merta bisa dijawab dengan 'ya atau tidak'. "Tergantung pada kasus dan sumberdayanya," papar Wakil Ketua PWM yang juga Rektor UMM, DR Muhadjir Effendy MAP. Menurutnya, secara kebetulan SDM UMM memang sudah siap untuk mengemban amanah jika PCK dibentuk. Satu catatan lagi, meski mereka aktif di PCK, mereka tetap harus terikat dengan PC atau PRt Aisyiyah dimana mereka bertempat tinggal.

Mimpi Pelayanan Prima

Karut Marut Haji

Pada suatu Ahad petang, seorang pejabat provinsi menyambut jamaah haji yang baru datang dari Mekkah. Lazimnya pejabat, dia diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan di hadapan para tamu Allah swt tersebut. Dalam kesempatan itulah dia meminta jamaah haji agar tidak menceritakan pengalaman buruk selama menjalankan ibadah haji di tanah suci pada tahun ini. "Saya meminta kepada jamaah tidak menceritakan pengalaman buruk selama menjalankan ibadah haji di tanah suci. Biarlah itu menjadi pengalaman masing-masing. Mari kita syukuri fasilitas yang diberikan," ujarnya.

Sabar dan tidak mengeluh! Dua kata itu yang ser­ingkali menjadi 'Jurus jitu' Kementerian Agama (Kemenag) ketika menghadapi kekurangan dalam penyelenggaraan haji. Setiap kali ada kekurangan dalam proses penyelenggaraan haji, menurut dia, para jamaah haji diminta untuk sabar dan tidak mengeluh agar menjadi haji mabrur. "Kalau mengeluh dan protes nanti hajinya tidak mabrur," ujar Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo.

Sudaryatmo mengaku tidak tabu apakah ini argumen keagamaan atau untuk menutup-nutupi kekurangan yang dilakukan pihak penyelenggara, Kemenag. Yang jelas. berbeda dengan ragam kasus lain, YLKI jarang sekali menerima aduan dalam penyelenggaraan haji. Meski, dalam faktanya ada saja keterlambatan atau delay pesawat, pemondokan yang kuram mumpuni, serta ragam masalah lain.

Menurut Sudaryatmo, faktor psikologis 'kesabaran' itu mungkin salah satu kendala perbaikan penyelenggaraan haji. "Perbaikan penyelenggaraan haji itu terbentur kendala-kendala psikologis karena pembimbing dari Kemenag selalu menggaris-bawahi kata-kata sabar," tambahnya. Sebab, jika seseorang sudah berniat akan berangkat haji, mereka akan me­masrahkan segenap batinnya kepada Sang Pencipta. Sehingga, seburuk apapun pelayanan haji seringkali diasumsikan sebagai jalan menuju maqam 'mabrur'.

Menghitung Biaya Awal Haji

Karut Marut Haji

Anda pernah menonton film Emak Ingin Naik Haji karya sutradara muda Aditya Gumay? Jika pernah, tentu Anda bisa melihat betapa ibadah haji membutuhkan 'perjuangan' tersendiri. Kesulitan Emak dalam fakta keseharian sesungguhnya belum seberapa, karena syarat berhaji Muslim Indonesia lumayan 'ketat'. Selain syarat istitha'ah (kemampuan) secara finansial, fisik, serta mental, masih ada tafsir lainnya: kesempatan yang makin terbatas.

Wahyu Anshori, 56 tahun, siang itu sedang antre di sebuah bank di kawasan Surabaya Selatan. Dengan sabar, dia menunggu nomor antrean yang didapatnya dari petugas security bank untuk dipanggil oleh teller. "Saya akan menyetor uang muka untuk naik haji," katanya kepada MATAN, akhir bulan lalu. Setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) regular yang disetor adalah 25 juta, naik 5 juta dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara untuk haji khusus atau ONH plus, setoran awal naik menjadi US $ 4000 dari US $ 3000. Jika dirupiah­kan dengan kurs I dollar AS sebanding dengan 9500 rupiah, maka setoran awal adalah 38 juta rupiah. "Ini untuk calon jamaah yang baru mendaftar. Untuk calon jamaah yang sudah membayar setoran awal 20 juta, ia tetap. Tidak perlu menambah setoran awalnya," kata Menteri Agama, Suryadharma Ali, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama (Kemenag), awal 2010 silam.

Urusan Wahyu tidak selesai hanya dengan menyetor UM (uang muka) lantas bergegas ke Mekkah untuk haji. Selain masih punya kewajiban untuk melunasi semua BPIH, dia juga harus bersabar menunggu waktu delapan tahun untuk bisa berhaji. Sebab. kuota 200-an ribu jamaah haji Indonesia perta­hun selama tujuh tahun mendatang, 2011-2017 telah penuh. Artinya, selain harus melunasi BPIH pada tahun 2018 mendatang, dia juga berdoa agar bisa melewati usia 64 tahun agar masuk se­bagai jamaah haji.

Kebijakan kenaikan setoran awal yang berlaku sejak Mei itu, konon dilan­dasi alasan membludaknya pen­daftar haji. "Langkah ini bertujuan untuk mem­perlambat laju pendaf­taran haji,'" kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag. Slamet Riyanto. Selama ini, banyaknya jumlah pendaftar haji mem­buat rentang waktu dari pendaftaran hingga berangkat haji cukup bervariatif. Kemenag menilai, kare­na setoran awal sedikit, banyak orang yang menyetor­kan setoran awal ke bank.

Penggembira Menari di Menara

Demokrasi Ala Matahari

Pembukaan Muktamar satu abad Muhammadiyah begitu luar
biasa. Satu juta penggembira berjejal menyesaki areal sekitar stallion Mandala Krida Yogyakarta, tempat pembukaan. Hampir tak ada ruang kosong baik di dalam stallion maupun di halamannya. Bahkan, untuk berjalan menuju tempat acara pun harus berdesak-desakan.

Kondisi ini memaksa penggembira, apalagi yang tidak bertiket, berjuang dengan ragam cara hanya untuk melihat acara seremonial tersebut. Salah satu cara mengerikan, adalah memanjat menara stadion setinggi kira-kira lima puluh meter. Meskipun dilarang panitia, ada saja penggembira yang melakukannya. Bahkan terdapat ibu-ibu yang turut menaiki karena rasa penasarannya supaya dapat melihat pembukaan acara secara langsung.
"Gak apa-apalah Mas, sekali-kali naik menara, supaya bisa melihat pembukaan secara langsung," tutur Masyitho (37) salah satu penggembira dari Bojonegoro. Namun, perjuangan mereka keluar Bari desakan kerumunan manusia terobati oleh berbagai penampilan atraktif.

"Kelinci" Masuk Muktamar
Transportasi yang lancar merupakan salah satu kunci kesuksesan muktamar. Berbeda dengan ragam arena mana pun, jasa transportasi yang digunakan dalam muktamar ini cukup unik: Kereta Kelinci. Dalam arena muktamar, mobil yang biasanya akrab dengan dunia anak ini, sejenak bercengkrama dengan para orang tua. Ia menjadi tempat duduk para anggota muktamar dari tempat penginapan menuju tempat sidang, dan begitu sebaliknya.

Kereta Kelinci yang disediakan panitia berjumlah 20 buah tersebut, setiap kali berjalan selalu penuh. Bahkan. mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah prof DR Ahmad Syafii Maarif pun tertarik menaikinya. Padahal kebanyakan "orang besar" lainnya lebih memilih naik mobil yang disediakan panitia lokal daripada naik kereta kelinci ini. Saat panitia menawarinya untuk naik mobil, pria yang menjadi inspirasi bagi Novelis Damien Dematra dalam novel Si Anak Kampoeng' ini hanya menjawab dengan senyum "nggak... nggak apa-apa, saya naik kereta kelinci saja bareng yang lainnya," ujarnya tersenyum. Keberadaan kereta kelinci ini dinilai sangat membantu kelancaran acara. Muktamirin tidak perlu berjalan menuju tempat acara atau ke tempat-tempat-pameran karena kereta kelinci selalu ada di kawasan kampus UMY.

Absensi Otomatis
Muhammadiyah memasuki era digital. Terbukti ID Card peserta Muktamar tidak lagi manual, tetapi sudah digital. Pemakaian ID Card digital ini adalah yang pertama selama muktamar beberapa kali dilaksanakan. Penggunaan program digital secara tidak langsung juga menunjukkan jika Muhammadiyah telah siap memasuki abad kedua, yang memang harus dihadapi dengan penggunaan teknologi.

Karena pemauaian ID Card digital ini, beberapa peserta Bering kali keluar-masuk arena muktamar hanya untuk mencoba kecanggihan program ini. Raut muka mereka nampak penasaran, menoleh kanan-kiri dan mengangkat ID Cardnya ketika melewati alat detektor tersebut.

Banyak hal positif yang dapat diambil dari penerapan ID Card digital ini. Salah satunya untuk melihat kedisiplinan peserta yang hadir, dan mengetahui jumlah kuorum persidangan. Sebab, panitia tidak lagi harus disibukkan dengan menghitung tanda tangan peserta, tetapi mereka sudah bisa otomatis melihamya melalui bantuan teknologi detector tersebut.

Bahkan, alat ini juga menutup peluang bagi yang bukan peserta untuk masuk ruang sidang. Dengan demikian, muktamar steril dari penyusup, atau penumpang gelap. [fifin, nafi, abidin, kholid]

Regenerasi di Dua Ortom

Demokrasi Ala Matahari

Bersamaan dengan muktamar Muhammadiyah, di Yogyakarta juga ada dua muktamar lain: Aisyiyah dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Sama dengan organisasi induknya, Aisyiyah muktamar ke-46, sementara IPM baru ke-17. Kedua muktamar itu juga berjalan lancar.

Yang membedakan muktamar Aisyiyah tahun ini dengan sebelumnya, hanyalah dalam tata cara memilih. Anggota Muktamar tidak memilih secara langsung 13 anggota PP Aisyiyah seperti digunakan Muhammadiyah. tetapi hanya memilih lima formatur. "Cara memilihnya dengan mencentang lima nama, tidak boleh kurang tidak boleh lebih," papar Ketua Panlih, Siti Aisyah MAg, di arena Muktamar, Universitas Ahmad Dahlan.

Tiap peserta yang memiliki hak suara diharuskan memilih 5 dari 40 nama calon tetap yang lolos dalam sidang Tan¬wir. Sebenarnya Aisyiyah juga meng¬gunakan angka 39 untuk menetapkan calon tetap, namun karena pada urutan terakhir terdapat dua nama yang memperoleh dukungan suara sama, maka jumlahnya menjadi 40. "Pengambilan keputusan yang bersifat kolegial tersebut dimaksudkan untuk mencari kepemimpinan yang kompak dan mampu mengelola organisasi dengan baik," kata Sekretaris Umum PP Aisyiyah 2005-2010, Trias Setiawati MSi.

Dra Siti Noordjannah Djohantini MM MSi mengumpulkan 1.291 suara. Di urutan selanjutnya Prof Siti Chamamah dengan 1094 suara, Prof Masyithoh (916), Dra Dyah Siti Nuraini (828), dan Dra Shoimah (557). Untuk melengkapi angka 13, anggota bare yang masuk adalah Dra Siti Aisyah MAg, Dra Numi Akma, Dra Trias Setiawati MSi, Prof Siti Muslimah Widiastuti, DR Atikah M. Zakki MARS, Rohimi Zamzan SPsi MPd, Hadiroh Ahmad SPd, dan Dra Susilahati MSi.

Setelah melalui rapat tertutup, Panlih mengumumkan ketua umum terpilih Dra Siti Noordjanah Djohantini MM MSi, dan sebagai sekretaris umum Dra Dyah Siti Nuraini. "Ketua Umum dan Sekretaris Umum tersebut dipilih secara aklamasi, tanpa voting," jelas Ketua Panlih.

Sementara di Gedung Dakwah PDM Bantul, tempat IPM bermuktamar, Slamet Nur Ahmad Effendy terpilih menjadi ketua umum periode 2010-2012, (7/7). Slamet berhasil meraih 226 suara, mengalahkan rivalnya Faliq Mubarok yang hanya meraih 190 suara. Dalam pe¬milihan di IPM, peraih suara terbanyak otomatis menjadi ketua umum.

Pemilihan ketua umum berlangsung dalam dua putaran. Putaran pertama diikuti tiga kandidat: Abdul Rachman Syah Putra Batubara, Slamet Nur Ahmad Effendy, dan Faliq Mubarok. Tetapi karena Bari tiga kandidat tidak ada yang meraih suara 50 persen plus, maka digelar pemungutan suara tahap kedua yang diikuti dua kandidat dengan suara terbanyak. Pada putaran pertama, jumlah surat suara yang masuk 615, sebanyak 117 suara memilih Abdul Rachman Syah Putra Batubara, 262 suara memilih Slamet Nur Ahmad Effendy, dan Faliq Mubarok 169 suara. Sisanya, adalah suara tidak sah.

Selain itu, dipilih pula anggota formatur yang terdiri dari Infa Wilindaya (PP IPM), Dzulfikar Ahmad Tawalla (Sulsel), Nasrullah (Sulsel), Shedek Rahman Bahta (PP IPM), Danik Eka R (Jatim), Dede Dwi Kumiasih (PP IPM), dan Agus Suroyo (PP IPM). [fifin, nafi', abidin, kholid]

Demokrasi Unik

Demokrasi Ala Matahari

Demokrasi yang dipraktikkan Muhammadiyah bisa dibilang unik. Perlu kesabaran, kecerdasan, dan benar-benar menjunjungtinggi musyawarah.

Di lantai tiga, gedung Asri Medical Center (AMC), Jalan Hos Cokroaminoto, Yogyakarta. akhir Juni. Ratusan utusan Muhammadiyah dari berbagai provinsi se-Indonesia serius berembuk di salah satu sudut ruangan. Tampak khidmat, barisan peserta di tempat duduk yang penuh itu mendengarkan pidato iftitah Prof DR Din Syamsuddin.

Dengan raut serius, mereka sesekali dibuat tertawa oleh joke-joke yang dilempar Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu. "Presiden SBY membuka muktamar lewat teleconference itu maksudnya baik. Beliau tahu kalau Muhammadiyah itu organisasi modern," salah satu ucapan Din yang membuat peserta tanwir sedikit menekuk muka.

Seusai pidato Din, sidang tanwir pun digelar. Selama dua hari, Kamis dan Jumat,192 pimpinan Muhammadiyah dari perwakilan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah, itu menggodok semua materi muktamar. Tidak hanya pemantapan materi muktamar, sidang ini juga menjadi pintu seleksi terpenting untuk menjaring para pemimpin Ormas Islam bersimbol matahari ini.

Pesta Satu Juta Umat

Demokrasi Ala Matahari

Pagi buta selepas Subuh, awal Juli. Yogyakarta bergemuruh. Padat dan sesak, karena setiap orang dari segala penjuru ingin masuk ke Stadion Mandala Krida. Ratusan aparat kepolisian pun bersiaga di setiap sudut jalan menuju stadion yang biasanya dijadikan home base klub sepakbola PSIM Yogyakarta itu, Tempat parkir yang biasanya cukup hanya di sekitar stadion, saat itu juga harus memakan banyak area. Bukan saja stadion, gedung-gedung di sekitarnya yang punya halaman luas juga disulap menjadi tempat parkir.

Lautan manusia itu tidak sedang ingin menyaksikan pertandingan sepak bola. Apalagi Liga Indonesia sudah memasuki waktu libur panjang untuk menyongsong musim kompetisi tahun depan. Jubelan manusia berebut masuk stadion tidak lain untuk menyaksikan pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-46, sekaligus Muktamar Aisyiyah ke-46, dan Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) ke-17. Banyak yang ngonthel, ngojek, hingga berjalan kaki. Tidak sedikit pula yang "menyelinap" masuk stadion dengan cara tidur berselimutkan lelangitan semalam sebelum hari meriah itu datang.

Kapasitas stadion yang hanya dapat menampung 17 ribu orang itu benar-benar penuh. Sedari pukul 5 pagi, peserta dan penggembira, berjejal ingin masuk stadion. Pintu Mandala Krida yang terdapat 14 akses pintu masuk, dan 2 pintu gerbang di selatan dan utara, berjubel massa. Bahkan, saking banyaknya gelembung manusia, akses pintu bagian barat-tengah sempat jebol. Selama dua menitan, tim keamanan tidak bisa mengendalikan kepadatan massa yang ingin masuk.

Sekitar 20 ribu bisa tertampung, itu pun melalui pengamanan superketat dari panitia. Dan selebihnya ada satu juta manusia yang mengitari area stadion untuk ikut berdetak jantung menunggu detik-detik pembukaan Muktamar Seabad ini. Pihak panitia berusaha menanggulangi kelebihan kapasitas tersebut dengan menyediakan LCD yang dipasang di luar area Mandala Krida. Sehingga warga yang tidak bisa masuk ke stadion bisa melihat meriahnya pembukaan.

"Layar yang dipasang di luar tidak kelihatan," begitu kata salah satu penggembira Aisyiyah dari Sumatera Utara. Maklum, jejubelan lautan manusia yang terus bergerak layaknya jamaah haji itu tidak meninggalkan ruang bagi pengembira untuk duduk santai melihat layar lebar tersebut. Ditambah dengan terik matahari yang cukup menyengat, membuat gambar yang muncul di layar putih itu menjadi samar-samar.
Sementara suasana di dalam stadion memang sangat indah. Ada dua panggung megah: sebelah timur dan barat. Fungsi panggung di bagian timur digunakan tempat sebagai orchestra dan paduan uuara. Sedangkan di bagian barat untuk tamu VVIP, VIP, serta samping utara dan selatan digunakan untuk penggembira.

Sebelum resmi dibuka, ragam atraksi kreativitas warga Muhammadiyah ditampilkan di tengah-tengah lapangan. Selain orchestra theme song Muktamar yang dibawakan Dwiki Darmawan dengan penyanyi Hedi Yunus, para peserta dan penggembira Muktamar dihibur oleh ketangkasan aktivis Hizbul Wathan (HW) dan Tapak Suci. Para aktivis HW lintas generasi secara elok memainkan ragam gerak drumband, sementara Tapak Suci mengerahkan 1.500 anggotanya untuk memeragakan gerakan silat perguruan silat milik persyarikatan tersebut.

Muktamar secara resmi dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Madinah Al-Munawwaroh melalui teleconference. Pelaksanaan teleconference dimulai pukul 09.58 WIB atau 05.58 waktu Madinah. Teleconference berlangsung selama 1 jam 20 menit. "Inilah muktamar berkemajuan karena mendorong penggunaan teknologi," begitu canda satu penggembira yang ditemui MATAN di arena pembukaan.

Lazimnya seremonial yang melibatkan pejabat negara, acara pembukaan juga diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebagai identitas Muslim, acara lantas dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci al-Quran, sambutan tuan rumah yang diwakili Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sultan Hamengkubuwono, pidato Iftitah Ketua Umum PP Muhammadiyah, dan diakhiri amanat Presiden RI yang sekaligus membuka muktamar.

Dalam pidato Iftitah yang juga dilihat secara langsung oleh Presiden, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin, menyatakan bahwa hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah akan tetap baik. Sebab. Muhammadiyah akan tetap membutuhkan pemerintah, dan sebaliknya pemerintah juga membutuhkan Muhammadiyah, yang lebih dulu lahir sebelum adanya negara.

Namun, Din menyatakan bahwa kemitraan yang dilakukan tetaplah dalam bingkai loyalitas kritis. Jika pemerintah bersikap baik dan benar menjalankan konstitusi, Muhammadiyah tidak akan segan-segan berada di depan mendukung pemerintah. Tetapi kalau pemerintah melakukan penyelewengan konstitusi, Muhammadiyah juga tidak akan segan-segan melakukan koreksi. "Sahabat sejati adalah yang mau memberi koreksi, bukan yang selalu memuji penuh basa-basi," kata Din setengah puitis.

Sementara dalam sambutannya, Presiden meminta Muhammadiyah untuk menjadi peneguh dan penyejuk kehidupan bangsa yang majemuk. Muhammadiyah memasuki abad kedua, kata Presiden, harus tetap dapat menegakkan komitmen gerakannya sebagai pembawa misi Islam. "Muhammadiyah memang harus selalu tampil di barisan terdepan untuk menjadi kekuatan perubahan yang bersifat transformatif mendukung terbangunnya umat Islam yang utama," ujar Presiden dalam sambutannya.